Tingkat kelahiran Tiongkok anjlok ke rekor terendah 5,63 per 1.000 penduduk pada tahun 2025, dengan total 7,92 juta kelahiran, menandai penurunan signifikan sebesar 17% dari 9,54 juta kelahiran pada tahun 2024. Angka-angka suram ini mempertegas kegagalan Beijing dalam upaya masifnya untuk mendorong warganya menikah dan memiliki anak, memicu kekhawatiran mendalam akan krisis demografi yang dapat mengancam prospek sosial ekonomi negara tersebut dalam jangka panjang. Populasi Tiongkok telah menyusut selama empat tahun berturut-turut, menyusut 3,39 juta jiwa menjadi 1,404 miliar pada akhir tahun 2025.
Penurunan ini merupakan puncak dari dekade-dekade kebijakan populasi yang bergejolak, dimulai dengan kebijakan satu anak yang diberlakukan dari tahun 1979 hingga 2015, yang secara drastis membatasi pertumbuhan keluarga. Meskipun kebijakan kontroversial tersebut berhasil menekan angka kelahiran, ia juga membentuk generasi yang terbiasa dengan keluarga kecil dan menciptakan ketidakseimbangan gender yang parah, dengan jutaan lebih banyak pria daripada wanita di usia produktif. Setelah mencabut kebijakan satu anak pada tahun 2015 dan beralih ke kebijakan dua anak pada tahun 2016, kemudian memperluasnya menjadi tiga anak pada tahun 2021, pemerintah Tiongkok telah meluncurkan serangkaian insentif pro-kelahiran. Langkah-langkah ini termasuk subsidi tunai, tunjangan perumahan, cuti orang tua yang diperpanjang, subsidi penitipan anak, dan pendidikan prasekolah gratis. Namun, upaya-upaya ini belum membuahkan hasil yang berarti.
Salah satu hambatan utama adalah tingginya biaya membesarkan anak. Menurut laporan YuWa Population Research Institute yang berbasis di Beijing, biaya rata-rata membesarkan anak hingga usia 18 tahun di Tiongkok mencapai 538.000 yuan, lebih dari 6,3 kali lipat PDB per kapita negara tersebut. Angka ini menempatkan Tiongkok sebagai negara termahal kedua di dunia untuk membesarkan anak, setelah Korea Selatan. Di kota-kota besar Tiongkok, biaya ini bahkan melonjak hingga 667.000 yuan. Biaya pendidikan yang melambung, harga perumahan yang mahal, serta kurangnya dukungan penitipan anak yang terjangkau menjadi beban ekonomi yang memberatkan bagi pasangan muda. Sebuah unggahan di Weibo, platform media sosial Tiongkok, mencerminkan sentimen publik: “Mengingat lingkungan saat ini, adalah sebuah keajaiban bahwa ada orang yang bersedia punya anak sama sekali.”
Selain beban finansial, perubahan nilai-nilai sosial juga memainkan peran krusial. Generasi muda Tiongkok semakin memprioritaskan kebebasan pribadi, perkembangan karir, dan kesejahteraan individu di atas norma-norma tradisional tentang pernikahan dan memiliki anak. Demografer independen He Yafu mengamati bahwa "jumlah orang yang memilih untuk tidak menikah atau tidak memiliki anak meningkat, dan niat kesuburan di kalangan generasi muda lemah." Data pernikahan mencerminkan tren ini; pendaftaran pernikahan di Tiongkok anjlok hingga seperlima pada tahun 2024, dengan hanya 6,1 juta pasangan yang menikah, terendah sejak pencatatan dimulai pada tahun 1986. Meskipun ada sedikit kenaikan pendaftaran pernikahan di tiga kuartal pertama tahun 2025, yang dikaitkan dengan pelonggaran persyaratan registrasi dan efek pasca-pandemi, tren penurunan yang lebih luas tetap dominan.
Pemerintah Tiongkok juga mengambil langkah-langkah kontroversial, seperti mengakhiri pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kondom dan alat kontrasepsi lainnya mulai Januari 2026, yang telah memicu kekhawatiran tentang kehamilan yang tidak diinginkan dan dampak pada kesehatan masyarakat. Langkah ini secara luas ditafsirkan sebagai upaya lebih lanjut untuk mendorong kelahiran, meskipun efektivitasnya diragukan oleh para ahli.
Implikasi dari krisis demografi ini sangat luas. Populasi yang menua dan menyusut menimbulkan tantangan besar bagi ekonomi dan sistem sosial Tiongkok. Penduduk berusia di atas 60 tahun saat ini mencapai sekitar 23% dari total populasi, dan diperkirakan akan mencapai 400 juta pada tahun 2035. Fenomena ini akan menyebabkan penyusutan angkatan kerja, meningkatkan biaya jaminan sosial dan perawatan kesehatan, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi. Yi Fuxian, seorang demografer dari University of Wisconsin-Madison, menyoroti parahnya situasi, menyatakan bahwa angka kelahiran pada tahun 2025 "kira-kira sama dengan level pada tahun 1738, ketika populasi Tiongkok hanya sekitar 150 juta."
Tekanan pada sistem pensiun nasional akan meningkat seiring dengan berkurangnya kontributor dan bertambahnya penerima manfaat. Untuk mengatasi masalah ini, Tiongkok telah mulai menaikkan usia pensiun secara bertahap, dari 60 menjadi 63 untuk pria dan dari 55 menjadi 58 untuk wanita. Penurunan populasi juga dapat mengikis potensi pertumbuhan jangka panjang Tiongkok, mengurangi kemungkinan ekonominya melampaui Amerika Serikat dalam ukuran. Sektor manufaktur, yang selama ini mengandalkan tenaga kerja muda dan berlimpah, mungkin akan menghadapi kenaikan biaya tenaga kerja dan kekurangan pekerja.
Krisis demografi Tiongkok bukan hanya masalah internal; ia memiliki implikasi geopolitik yang signifikan. Populasi yang menyusut dan menua dapat melemahkan posisi Tiongkok sebagai pusat manufaktur global dan mengurangi pengaruhnya di panggung dunia. Selain itu, dengan banyak keluarga yang hanya memiliki satu anak, potensi konflik di masa depan menjadi lebih rumit, karena kehilangan satu anak dapat berarti kepunahan garis keluarga. Masa depan Tiongkok akan sangat bergantung pada seberapa efektif pemerintah dapat mengatasi akar penyebab penurunan angka kelahiran yang kompleks ini, melampaui sekadar insentif finansial dan menyentuh perubahan struktural sosial dan ekonomi yang lebih dalam.