Kementerian Kesehatan Republik Indonesia secara kontroversial telah menerbangkan ratusan relawan medis ke Aceh melalui rute transit di Malaysia guna memangkas biaya transportasi yang melonjak tinggi untuk penerbangan domestik langsung. Kebijakan ini diungkapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menyoroti disparitas harga tiket pesawat domestik yang membebani upaya kemanusiaan di tengah kebutuhan darurat penanganan pascabencana di Sumatera, termasuk Aceh. Menkes Budi, dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Bencana DPR dengan pemerintah pada awal Januari 2026, menyatakan bahwa pengiriman 700 hingga 800 tenaga kesehatan setiap dua pekan menjadi tantangan logistik yang signifikan, dengan biaya tiket rute transit Malaysia jauh lebih murah, berkisar Rp2 juta hingga Rp3 juta, dibandingkan penerbangan langsung yang dapat mencapai Rp8 juta hingga Rp11,2 juta.
Fenomena ini bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Aceh. Sejak beberapa tahun terakhir, warga telah memilih rute via Kuala Lumpur untuk perjalanan Jakarta-Aceh karena selisih harga yang drastis, seringkali mencapai lebih dari dua kali lipat untuk rute domestik. Pengalaman relawan Chiki Fawzi pada akhir 2025, yang menemukan tiket langsung Jakarta-Medan (jalur terdekat menuju Aceh Tengah) melonjak hingga Rp8 juta-Rp9 juta, sementara rute Jakarta-Kuala Lumpur-Medan jauh lebih terjangkau, menggarisbawahi permasalahan struktural biaya penerbangan domestik. Dampak langsung dari strategi ini adalah tertekannya biaya operasional Kemenkes, namun juga memicu kesalahpahaman publik. Budi Gunadi Sadikin bahkan menceritakan bagaimana 400 relawan Kemenkes yang tiba di Aceh dengan seragam biru melalui Malaysia sempat dikira sebagai relawan dari negara jiran tersebut.
Tingginya harga tiket pesawat domestik di Indonesia telah lama menjadi keluhan yang persisten, seringkali melebihi harga penerbangan internasional untuk jarak tempuh serupa. Berbagai pejabat dan ahli telah mengidentifikasi beberapa faktor penyebab utama. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pada Juli 2024 menyebutkan perlunya evaluasi biaya operasi pesawat, termasuk komponen cost per block hour (CBH) dan percepatan kebijakan pembebasan Bea Masuk serta pembukaan larangan dan pembatasan (lartas) barang impor tertentu untuk kebutuhan penerbangan. Ketua Umum Indonesia National Air Carrier Association (INACA), Denon Prawiraatmadja, juga menjelaskan bahwa komponen biaya operasional penerbangan di Indonesia masih sangat tinggi, meliputi harga avtur, biaya sewa pesawat, hingga perawatan yang sebagian besar menggunakan mata uang asing. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada September 2024 turut menyoroti mahalnya harga avtur dan distribusi yang cenderung dimonopoli oleh Pertamina, di mana avtur menyumbang sekitar 40 persen dari harga tiket. Selain itu, minimnya jumlah pesawat, keterbatasan rute, dan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rute domestik juga disebut sebagai penyebab oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra.
Dalam respons terhadap kritik ini, pemerintah telah mengambil beberapa langkah. Pada November 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan pembentukan satuan tugas lintas kementerian untuk menurunkan harga tiket pesawat, dengan target pengurangan sekitar 10 persen dari harga biasa secara nasional melalui pengurangan elemen biaya seperti jasa kebandarudaraan, avtur, dan fuel surcharge di 19 bandara utama. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi pada Februari 2023 juga mengakui masalah keterisian penumpang dan harga avtur yang tinggi sebagai penyebab mahalnya tiket ke Aceh. Menhub telah meminta maskapai untuk tidak "aji mumpung" menaikkan harga tiket di tengah kondisi bencana, meskipun belum ada insentif tarif khusus untuk rute menuju wilayah terdampak.
Implikasi jangka panjang dari fenomena ini meluas di luar sektor kesehatan. Tingginya biaya transportasi udara domestik menghambat mobilitas masyarakat, pertumbuhan pariwisata domestik, dan secara fundamental mempersulit respons cepat terhadap krisis kemanusiaan. Dengan Kemenkes yang secara rutin mengerahkan ribuan relawan (total 3.719 relawan dikerahkan untuk menangani bencana di Aceh, dengan rotasi setiap 10-12 hari), beban finansial dan logistik yang ditimbulkan oleh harga tiket yang tidak proporsional ini dapat mengganggu kontinuitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan posko bencana. Permintaan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk diberlakukannya kebijakan harga khusus bagi relawan menunjukkan pengakuan pemerintah terhadap tantangan ini, namun solusi sistematis yang lebih permanen diperlukan untuk memastikan aksesibilitas yang adil dan efisien bagi semua pihak yang bergerak di bidang kemanusiaan serta masyarakat umum. Tanpa reformasi kebijakan yang komprehensif terkait struktur biaya penerbangan, regulasi, dan persaingan pasar, praktik "terbang via Malaysia" oleh relawan kemanusiaan kemungkinan akan terus berlanjut sebagai solusi pragmatis terhadap masalah yang belum terselesaikan.