Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mengungkapkan kondisi sejumlah fasilitas kesehatan (faskes) di wilayah Sumatera yang terdampak bencana hidrometeorologi, di mana banyak di antaranya dilaporkan kolaps atau tidak dapat beroperasi. Bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) antara 19 hingga 25 November 2025 telah menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur kesehatan dan memutus akses di banyak titik.
Menurut data Kemenkes per Senin, 1 Desember 2025, di Aceh, sembilan rumah sakit dan 126 puskesmas tidak dapat beroperasi. Situasi serupa terjadi di Sumatera Utara, dengan tiga rumah sakit, 37 puskesmas, 56 puskesmas pembantu, dan 75 pondok bersalin desa terdampak. Sementara di Sumatera Barat, 37 puskesmas dan 26 puskesmas pembantu juga mengalami kerusakan atau tidak bisa berfungsi. Kerusakan fasilitas kesehatan juga dilaporkan di Kota Padang, Sumatera Barat.
Selain itu, pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional genset di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muyang Kute dan puskesmas di Bener Meriah, Aceh, dilaporkan menipis hingga di bawah 2x24 jam, mengancam kelumpuhan pelayanan kesehatan. Akses jalan yang terputus juga menghambat masuknya pasokan BBM, serta logistik ke daerah tersebut. Jaringan listrik juga terganggu akibat 12 tower PLN rusak di Aceh.
Bencana ini juga menimbulkan korban jiwa dan pengungsian massal. Di Aceh, tercatat 156 korban meninggal, 403 luka berat, dan 478.847 orang mengungsi. Sumatera Utara melaporkan 214 korban meninggal, 214 luka berat, dan 77.009 pengungsi. Data dari Polda Sumatera Utara periode 24-29 November 2025 menyebutkan 147 meninggal dunia, 32 luka berat, 722 luka ringan, 174 masih dalam pencarian, dan 28.427 pengungsi di 21 wilayah hukum Polres jajaran, dengan Tapanuli Tengah dan Sibolga menjadi daerah terdampak parah. Di Sumatera Barat, terdapat 163 korban meninggal, 163 luka berat, dan 31.346 pengungsi, sementara BPBD Sumbar mencatat 88 orang meninggal dan 85 hilang.
Kemenkes RI telah bergerak cepat merespons situasi ini. Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus Octavianus, menyatakan bahwa tim darurat medis telah dikirim ke lokasi terdampak sejak malam kejadian dan penanganan fasilitas kesehatan di lokasi bencana berada dalam kondisi terkendali. Prioritas utama adalah penyelamatan nyawa serta penyediaan perlindungan dan kebutuhan pokok bagi para korban.
Posko layanan kesehatan dan rumah sakit darurat telah didirikan di lokasi pengungsian untuk mengakomodasi korban yang membutuhkan pertolongan medis. Kemenkes juga memastikan ketersediaan logistik kesehatan seperti obat-obatan, bahan medis habis pakai, serta makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil telah dikirimkan ke wilayah terdampak. Koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk permohonan bantuan Starlink juga dilakukan guna mengatasi kendala jaringan komunikasi yang terputus.
Tenaga medis tambahan, termasuk dokter, perawat, ahli kesehatan lingkungan, dan epidemiolog, telah diterjunkan ke lokasi. Meskipun demikian, Wamenkes Benjamin Paulus Octavianus menegaskan bahwa jumlah tenaga medis di daerah terdampak masih mencukupi, sehingga belum ada rencana untuk mendatangkan dokter dari Jawa.
Kemenkes juga mengingatkan masyarakat di wilayah terdampak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyakit pascabanjir seperti leptospirosis dan diare. Seluruh fasilitas kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit, diinstruksikan untuk siaga penuh dan tidak menolak pasien. Kemenkes berkomitmen untuk memastikan masyarakat terdampak mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat, aman, dan menyeluruh hingga situasi kembali pulih.
