Ratusan warga di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, mengalami keracunan massal, dengan 803 orang dilaporkan jatuh sakit setelah mengonsumsi makanan dari acara hajatan di Desa Sumberjatipohon, Kecamatan Grobogan, pada awal Januari 2026. Investigasi mendalam sedang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Grobogan untuk mengungkap penyebab pasti insiden ini dan mengidentifikasi sumber kontaminan, yang diduga berasal dari hidangan yang disajikan dalam hajatan tersebut.
Korban mulai merasakan gejala mual, muntah, pusing, dan diare beberapa jam setelah mengonsumsi hidangan nasi berkat yang dibagikan pada 1 Januari 2026. Mayoritas korban adalah warga Desa Sumberjatipohon, namun beberapa juga berasal dari desa tetangga yang turut hadir dalam acara tersebut. Sebagian besar korban menerima penanganan medis di Puskesmas Grobogan dan rumah sakit terdekat, meskipun tidak ada laporan kematian hingga saat ini.
Kepala Dinas Kesehatan Grobogan, Slamet Widodo, menyatakan bahwa tim gerak cepat (TGC) Dinkes Grobogan bersama BBPOM Semarang telah mengambil sampel sisa makanan dan muntahan pasien untuk uji laboratorium. Sampel makanan yang diambil antara lain nasi, sayur lodeh, dan oseng-oseng. Hasil awal investigasi menunjukkan dugaan kuat adanya kontaminasi bakteri pada makanan yang disajikan, namun jenis bakteri spesifik masih menunggu hasil uji lab yang lebih komprehensif. Proses pengambilan sampel dan wawancara dengan korban serta pihak penyelenggara hajatan dilakukan secara ekstensif untuk mendapatkan gambaran kronologi kejadian.
Kasus keracunan massal di Grobogan ini menyoroti kembali tantangan pengawasan keamanan pangan, terutama pada skala konsumsi rumahan atau acara sosial besar. Meskipun BBPOM secara rutin melakukan edukasi dan pengawasan terhadap produk pangan olahan yang beredar di pasar, pengawasan terhadap katering atau masakan rumah tangga seringkali memiliki celah. Insiden serupa bukan kali pertama terjadi di Indonesia, yang menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan praktik higiene sanitasi yang lebih ketat dalam setiap tahapan penyiapan makanan.
Pemerintah daerah bersama otoritas kesehatan diharapkan tidak hanya fokus pada penanganan korban, tetapi juga pada edukasi berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pentingnya penanganan makanan yang aman, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, hingga penyimpanan. Kasus ini berpotensi memicu evaluasi ulang standar higiene untuk penyelenggaraan acara komunal dan perluasan jangkauan pengawasan pangan hingga ke tingkat komunitas terkecil untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang. Hasil penyelidikan dan sanksi yang mungkin dijatuhkan akan menjadi preseden penting dalam upaya menjamin keamanan pangan publik.
