Rekonstruksi fasilitas kesehatan (faskes) di Aceh menjadi krusial setelah serangkaian bencana hidrometeorologi terbaru, dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan beberapa fasilitas harus dibangun ulang untuk memastikan layanan kesehatan masyarakat tetap berjalan. Meskipun upaya pemulihan telah mempercepat operasional kembali 62 rumah sakit dan 279 puskesmas di seluruh Aceh, tantangan besar masih dihadapi, terutama dalam menjangkau enam desa yang masih terisolasi total.
Sejak tsunami dahsyat tahun 2004 yang menghancurkan 26 puskesmas dan sebagian besar infrastruktur kesehatan di wilayah pesisir, konsep "membangun kembali lebih baik" (build back better) telah menjadi prinsip utama dalam rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, bencana banjir dan longsor akhir tahun 2025 kembali menimbulkan kerusakan signifikan, dengan Dinas Kesehatan Aceh mencatat 191 fasilitas kesehatan terdampak, meliputi 11 rumah sakit rusak berat dan 90 puskesmas rusak ringan, 69 rusak sedang, serta 21 rusak berat. Kerusakan paling parah terpusat di Aceh Utara (33 lokasi), Aceh Timur (29 lokasi), dan Bireuen (21 lokasi).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa revitalisasi layanan kesehatan dilakukan secara bertahap, dimulai dari rumah sakit yang paling parah terdampak. Tahap kedua difokuskan pada penguatan layanan kesehatan primer, termasuk puskesmas dan fasilitas kesehatan dasar lainnya. Kemenkes menargetkan revitalisasi 867 puskesmas di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, di mana delapan di antaranya masih belum beroperasi optimal. Menteri Kesehatan menekankan pentingnya puskesmas sebagai garda terdepan untuk menjaga kesehatan masyarakat agar tidak selalu harus mengakses rumah sakit.
Namun, proses pemulihan masih dihadapkan pada kendala serius. Lumpur tebal menjadi hambatan utama dalam pembersihan fasilitas kesehatan, seperti yang diungkapkan oleh dr. Yogi Prabowo dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang bertugas sebagai relawan di Aceh Tamiang. Kondisi lumpur yang menumpuk dalam waktu lama menghambat proses pembersihan optimal dan mengancam kesehatan lingkungan karena keterbatasan air bersih dan makanan. Akibatnya, beberapa relawan bahkan dilaporkan menderita diare. Selain itu, banyak peralatan medis yang rusak juga memperlambat pemulihan sarana dan prasarana.
Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Ferdiyus, SKM, M.Kes, menyatakan bahwa distribusi obat-obatan, kebutuhan gizi tambahan, dan penempatan tenaga kesehatan tetap menjadi prioritas. Tim Emergency Medical Team (EMT) Terpadu Dinas Kesehatan Aceh bahkan harus menembus jalur ekstrem menggunakan tali sling untuk menjangkau desa-desa terpencil seperti Kampung Burlah di Aceh Tengah yang akses jalannya terputus total. Sebanyak 794 tenaga kesehatan, terdiri dari 55 tim relawan dan 33 tim EMT, telah dikerahkan ke seluruh lokasi terdampak.
Sebagai bagian dari upaya jangka panjang, Pemerintah Aceh telah mengizinkan bantuan internasional non-pemerintah untuk masuk, dengan harapan dapat mempercepat pemulihan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga memetakan ulang kawasan terdampak untuk perencanaan mitigasi dan rehabilitasi rekonstruksi. Presiden Prabowo Subianto secara langsung menginstruksikan percepatan pemulihan fasilitas publik, termasuk sekolah, puskesmas, dan rumah sakit, agar segera berfungsi kembali. Kolaborasi lintas sektor, termasuk antara fasilitas kesehatan lokal, militer, dan rumah sakit pembantu, menjadi kunci dalam penanganan bencana ini. Meskipun demikian, masih ada kekhawatiran bahwa Indonesia, yang berada di "Ring of Fire," belum sepenuhnya siap dengan langkah mitigasi untuk bencana alam di masa depan.
