Sekitar 33.000 bayi di Indonesia meninggal setiap tahun, angka yang setara dengan tiga kematian bayi setiap jam. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan data mengkhawatirkan ini, menyoroti ketertinggalan Indonesia dari sebagian besar negara tetangga di Asia Tenggara dalam upaya penurunan angka kematian bayi. Pernyataan tersebut, yang disampaikan pada Rabu, 14 Januari 2026, menggarisbawahi tantangan serius dalam sistem kesehatan nasional yang dapat menghambat pencapaian target pembangunan berkelanjutan dan visi Indonesia Emas 2045.
Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia, yang tercatat 16,85 per 1.000 kelahiran hidup pada Long Form Sensus Penduduk 2020, memang menunjukkan penurunan dari 26 per 1.000 kelahiran hidup pada Sensus Penduduk 2010. Data Kementerian Kesehatan pada Oktober 2025 juga mencatat AKB sebesar 16 per 1.000 kelahiran hidup. Meskipun ada tren penurunan, angka ini masih jauh di atas target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebesar 12 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Sebagai perbandingan, Singapura memiliki AKB hanya 2 per 1.000 kelahiran, Malaysia 6-7 per 1.000, dan Thailand 7-8 per 1.000, menempatkan Indonesia hanya lebih baik dari Laos dan Myanmar di kawasan tersebut.
Faktor utama di balik tingginya kematian bayi di Indonesia adalah komplikasi pada periode neonatal, yakni bayi berusia 0-28 hari, yang menyumbang hampir 84 persen dari total kematian bayi. Kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah (BBLR) menjadi penyebab utama, bertanggung jawab atas 84 persen kematian bayi baru lahir. Selain itu, asfiksia (kekurangan oksigen saat atau setelah lahir), sepsis (infeksi berat), dan kelainan bawaan juga merupakan kontributor signifikan. Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan RI, Erna Mulati, pada September 2021 menjelaskan bahwa tingginya angka prematuritas seringkali disebabkan oleh preeklampsia dan eklampsia pada ibu hamil, serta kondisi ibu hamil yang kekurangan energi kronis (17 persen) dan anemia (hampir 50 persen).
Menkes Budi Gunadi Sadikin juga menyoroti kelemahan dalam pelayanan kesehatan. Lebih dari 90 persen kematian bayi terjadi di rumah sakit, dengan sekitar 60 persen kasus disebabkan oleh keterlambatan penanganan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masalah bukan hanya pada akses, melainkan juga pada kualitas layanan dan respons cepat di fasilitas kesehatan. Ia mendesak rumah sakit untuk berbenah dan memperbaiki pelayanan mereka. Selain itu, Menkes juga menyangsikan akurasi data yang ada, mengindikasikan bahwa jumlah kematian bayi yang sebenarnya bisa jauh lebih tinggi, bahkan mencapai 100.000 kasus per tahun.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Juni 2023 juga menyoroti lemahnya sistem pencatatan sipil dan statistik vital (CRVS) di Indonesia, serta kurangnya koordinasi antarlembaga. Tantangan lain termasuk keterbatasan infrastruktur pelayanan kesehatan yang berkualitas, kurangnya tenaga medis terlatih, dan pengetahuan pasien yang minim mengenai sistem rujukan. Perilaku kesehatan ibu yang negatif, seperti tidak melakukan kunjungan Antenatal Care (ANC) yang memadai, tidak memberikan inisiasi menyusui dini (IMD), ASI eksklusif, dan imunisasi, turut meningkatkan risiko kematian bayi.
Pemerintah telah meluncurkan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini. Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan USAID melalui Program MOMENTUM sejak 2021 hingga 2025 untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir di enam provinsi. Program ini berfokus pada penguatan pelayanan bayi baru lahir dan perawatan di tingkat keluarga, puskesmas, serta rumah sakit, khususnya untuk bayi prematur dan BBLR. Selain itu, pemerintah mendorong skrining kesehatan calon ibu sebelum menikah untuk mengetahui status gizi dan nutrisi. Upaya lain termasuk meningkatkan kunjungan ANC bagi ibu hamil, yang ditargetkan setidaknya enam kali selama masa kehamilan. Audit Maternal Perinatal (AMP) juga dilaksanakan untuk mengkaji dan membahas kematian maternal, perinatal, dan neonatal.
Implikasi jangka panjang dari tingginya angka kematian bayi melampaui statistik demografi semata. Ini mencerminkan kualitas modal manusia suatu bangsa, menghambat produktivitas, dan mempersulit pencapaian visi Indonesia Emas 2045 yang mengedepankan sumber daya manusia yang unggul. Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan investasi dalam infrastruktur kesehatan, serta edukasi berkelanjutan bagi masyarakat untuk memastikan setiap bayi di Indonesia memiliki hak dasar untuk hidup dan berkembang.
