Mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, Sp.M(K), mendesak pemerintah untuk secara signifikan meningkatkan strategi "jemput bola" dalam upaya deteksi dini kanker, menyusul rendahnya cakupan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang masih jauh dari target nasional. Hingga Jumat (2/1/2026), sekitar 70 juta warga Indonesia telah mengikuti program CKG sejak diluncurkan pada 10 Februari 2025, namun angka ini baru mencapai seperempat dari total penduduk Indonesia yang ditargetkan sekitar 280 juta jiwa. Prof. Nila, yang juga Ketua Dewan Penasihat Indonesia Health Development Center (IHDC), menyoroti bahwa banyak masyarakat masih enggan atau takut menjalani pemeriksaan kesehatan rutin meskipun layanan tersebut tersedia secara gratis, sehingga pendekatan pasif yang hanya mengandalkan inisiatif warga untuk datang ke fasilitas kesehatan tidak akan efektif.
Kanker serviks, salah satu komponen krusial dalam program CKG untuk pencegahan kanker genital, menjadi perhatian mendalam. Data terbaru menunjukkan bahwa kanker serviks merupakan kanker kedua yang paling banyak diderita perempuan di Indonesia, dengan Kementerian Kesehatan memprediksi 38.800 kasus baru pada tahun 2025 dan sekitar 22.300 kematian per tahun. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa sekitar 70 persen kasus baru terdeteksi pada stadium lanjut, ketika penanganan menjadi jauh lebih sulit dan harapan kesembuhan menurun drastis. Angka cakupan skrining kanker serviks di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Pada tahun 2021, hanya 6,83 persen perempuan usia 30-50 tahun yang menjalani pemeriksaan skrining dengan metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA), dan pada tahun 2023, cakupan skrining baru mencapai 7,02 persen dari target 70 persen. Bahkan, angka skrining pada wanita usia subur (15-49 tahun) pada tahun 2020 hanya 1,77 persen, berdasarkan data Globocan 2020.
Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam skrining deteksi dini disebabkan oleh berbagai faktor kompleks. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, menyebutkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya deteksi dini menjadi hambatan terbesar. Selain itu, rasa malu terhadap pemeriksaan panggul, ketakutan akan hasil diagnosis, stigma sosial, bahkan larangan dari suami, turut berkontribusi pada keengganan perempuan untuk melakukan skrining. Data tahun 2018 menunjukkan bahwa pengetahuan, status pernikahan, akses ke penyedia layanan kesehatan, dan hambatan individu menjadi faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya skrining IVA.
Pemerintah Indonesia sebenarnya telah memiliki komitmen yang kuat untuk mengatasi masalah ini, dengan meluncurkan "Rencana Pencegahan dan Pengendalian Kanker Nasional 2024-2034" pada Oktober 2024. Salah satu fokus utama rencana ini adalah pencegahan dan deteksi dini, dengan target skrining dan deteksi dini mencapai 70 persen untuk kanker serviks pada wanita usia 30-50 tahun menggunakan metode HPV DNA, serta metode IVA. Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, juga menekankan bahwa skrining sedini mungkin adalah modal utama untuk menanggulangi tingginya angka kematian akibat kanker serviks di Indonesia. Pada tahun 2025, layanan skrining HPV DNA akan diintegrasikan dalam program pemeriksaan kesehatan gratis.
Namun, upaya tersebut memerlukan strategi yang lebih agresif. Dr. Ray Wagiu Basrowi, Executive Director IHDC, menekankan bahwa pendekatan berbasis komunitas menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi. Ia menyarankan agar strategi "jemput bola" diturunkan hingga ke tingkat posyandu, posbindu, arisan, atau pengajian, sehingga masyarakat dapat dijangkau di lingkungannya sendiri, yang terbukti efektif di beberapa negara maju. Contoh implementasi strategi ini telah terlihat dalam program "Jemput Bola Pasien Urung Kunjung" (Jebol Pasung) untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Puskesmas Geger, Kabupaten Madiun, atau program serupa yang dilakukan tenaga kesehatan puskesmas untuk mendata penyakit dan pemeriksaan kesehatan melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK). Pengalaman di Surabaya juga menunjukkan bahwa pemberian opsi pengambilan sampel DNA HPV secara mandiri di komunitas dapat secara signifikan meningkatkan cakupan skrining karena perempuan merasa lebih nyaman.
Implikasi dari rendahnya cakupan deteksi dini ini sangat serius. Kanker serviks yang tidak tertangani secara efektif tidak hanya meningkatkan angka kematian, tetapi juga menyebabkan beban sosio-ekonomi yang besar dan penurunan kualitas hidup individu. Dengan 57 wanita Indonesia meninggal setiap harinya karena kanker serviks, dan biaya pembiayaan kesehatan mencapai Rp 98 miliar, investasi pada deteksi dini dan pencegahan akan jauh lebih efisien. Oleh karena itu, mendesaknya Prof. Nila Moeloek untuk memperbanyak strategi "jemput bola" bukan sekadar rekomendasi, melainkan sebuah keharusan untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi beban kesehatan nasional. Strategi ini harus mencakup tidak hanya peningkatan jangkauan, tetapi juga narasi edukasi yang kuat, tindak lanjut pasca pemeriksaan yang jelas, serta dukungan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai, agar program CKG dan eliminasi kanker serviks dapat mencapai tujuan ambisiusnya.
