Mayoritas fasilitas kesehatan di Aceh telah kembali beroperasi penuh pascabencana hidrometeorologi yang melanda provinsi tersebut dalam beberapa waktu terakhir. Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, pada 18 Desember 2025, menyatakan bahwa 62 dari total 65 rumah sakit dan 279 dari 309 Puskesmas di wilayah terdampak telah berfungsi normal melayani masyarakat. Pemulihan ini menjadi prioritas utama untuk memastikan penanganan medis yang memadai bagi penyintas bencana.
Situasi ini mencerminkan upaya signifikan Pemerintah Aceh dan pusat dalam merespons dampak serangkaian banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di 18 kabupaten/kota. Namun, data dari Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, Ferdiyus, pada 19 Desember 2025, juga menunjukkan bahwa 30 Puskesmas masih belum dapat difungsikan karena tertimbun lumpur atau rusak berat, terutama di enam kabupaten/kota yang terdampak parah. Seluruh rumah sakit pemerintah di wilayah bencana dilaporkan berfungsi, kendati Rumah Sakit Aceh Tamiang masih beroperasi dengan kondisi terbatas akibat kerusakan peralatan medis. Dinas Kesehatan Aceh secara keseluruhan mencatat 191 fasilitas kesehatan mengalami kerusakan, dengan 11 rumah sakit rusak berat dan 21 Puskesmas rusak berat, 69 rusak sedang, serta 90 rusak ringan.
Bencana hidrometeorologi yang berulang di Sumatera, termasuk Aceh, telah memicu revitalisasi infrastruktur kesehatan yang lebih komprehensif. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat layanan kesehatan berbasis komunitas, terutama melalui Puskesmas. Revitalisasi sekitar 800 Puskesmas direncanakan di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, sebagai bagian dari strategi pemulihan jangka menengah. Sadikin menekankan pentingnya Puskesmas sebagai garda terdepan untuk melayani masyarakat di pengungsian dan daerah terisolasi, mengurangi rujukan ke rumah sakit.
Meskipun pemulihan fisik fasilitas kesehatan menunjukkan kemajuan, tantangan besar masih dihadapi dalam konteks kesehatan masyarakat pascabencana. Data Kementerian Kesehatan per 19 Desember 2025 menunjukkan 21.079 kasus dari sembilan jenis penyakit menular berpotensi menjadi kejadian luar biasa (KLB) di Aceh. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) mendominasi dengan 9.731 kasus, diikuti penyakit kulit sebanyak 8.026 kasus. Penyakit lain seperti diare, demam tifoid, dan campak juga dilaporkan. Kondisi lingkungan yang memburuk pascabencana menjadi faktor utama pemicu penyakit-penyakit ini.
Selain itu, dampak psikologis bencana terhadap korban juga menjadi perhatian serius. Dokter spesialis kesehatan jiwa di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, dr. Insan Sarami Artanoga, mengungkapkan banyak penyintas mengalami cedera psikologis seperti rasa takut dan cemas. Untuk menjangkau mereka, dibentuklah klinik keliling meskipun ketersediaan tenaga kesehatan jiwa masih terbatas.
Kompleksitas pemulihan ini diperparah oleh tantangan akses logistik. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui bahwa revitalisasi Puskesmas lebih sulit dibandingkan rumah sakit karena jumlahnya yang tersebar dan akses jalan yang rusak parah di beberapa daerah seperti Aceh Tengah. Kerusakan infrastruktur ini menghambat distribusi peralatan medis, obat-obatan, dan penempatan tenaga kesehatan. Kementerian Kesehatan telah mengirim ratusan tenaga medis dan relawan, serta mengoordinasikan distribusi bantuan logistik dan obat-obatan, termasuk 20 tabung oksigen ke RSUD Datuk Beru dan RSUD Moyangkuta yang mengalami keterbatasan stok.
Melihat ke belakang, pengalaman pemulihan pasca tsunami 2004 memberikan pelajaran berharga tentang pembangunan kembali infrastruktur kesehatan. Namun, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman, menilai kompleksitas bencana hidrometeorologi saat ini lebih luas dan merata di berbagai wilayah, termasuk perkotaan dan daerah pedalaman, berbeda dengan dampak tsunami yang lebih terfokus di pesisir. Oleh karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan kapasitas respon bencana menjadi esensial untuk membangun ketahanan kesehatan jangka panjang di Aceh dan Sumatera yang rentan terhadap bencana. Strategi penguatan layanan primer melalui Puskesmas diharapkan dapat memastikan pelayanan kesehatan tetap dekat dengan masyarakat, terutama kelompok rentan, di tengah ancaman bencana yang terus meningkat.
