Pemerintah Aceh, bersama berbagai organisasi kemanusiaan dan perguruan tinggi, saat ini mengerahkan ratusan relawan medis ke seluruh pelosok provinsi untuk menanggulangi dampak krisis kesehatan pascabanjir yang melanda 18 kabupaten/kota, dengan fokus pada wilayah terpencil yang menghadapi keterbatasan infrastruktur parah. Upaya ini dilakukan di tengah tantangan kerusakan 191 fasilitas kesehatan dan risiko lonjakan penyakit menular seperti TBC, campak, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), serta penyakit kulit yang dipicu oleh sanitasi buruk dan minimnya akses air bersih.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, menyatakan bahwa hingga 18 Desember 2025, 62 dari 65 rumah sakit dan 279 dari 309 puskesmas di wilayah terdampak telah beroperasi kembali, namun mengakui bahwa sebagian besar alat kesehatan di fasilitas yang rusak berada dalam kondisi tidak berfungsi. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Ferdiyus SKM, M.Kes, menjelaskan bahwa tim medis di posko pengungsian sangat membutuhkan Alat Kesehatan Kit (Alkes Kit) untuk diagnosis yang tepat, mengingat keluhan umum pengungsi seperti gatal-gatal memerlukan pemeriksaan detail. Ia juga menyoroti kendala akses transportasi menuju desa-desa terpencil sebagai tantangan utama pemerataan layanan kesehatan, meskipun 126 relawan kesehatan telah bertugas di lapangan dan 600 relawan tambahan dari Kementerian Kesehatan direncanakan tiba awal Januari 2026.
Historisnya, Aceh telah lama bergulat dengan disparitas layanan kesehatan, sebuah warisan dari konflik berkepanjangan dan bencana tsunami 2004 yang menghancurkan infrastruktur. Data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh tahun 2022 menunjukkan total 18.989 perawat dan 20.625 bidan di seluruh Aceh, namun distribusi tenaga kesehatan ini tidak merata, dengan konsentrasi di perkotaan dan minim di daerah pedalaman. Dinas Kesehatan Aceh pada tahun 2024 melalui Plt Kepala Dinas Kesehatan dr. Munawar, Sp.OG (K), telah menekankan pentingnya komitmen kuat untuk mewujudkan kesehatan masyarakat Aceh, dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, pemenuhan sumber daya kesehatan, serta peningkatan fasilitas di tingkat dasar dan rujukan. Namun, bencana hidrometeorologi terbaru memperparah kondisi yang sudah rentan ini.
Implikasi jangka panjang dari keterbatasan ini sangat mengkhawatirkan. Kelompok rentan seperti 459.428 lansia, 394.250 balita, serta lebih dari 100 ribu ibu hamil dan menyusui yang terdampak banjir, menghadapi risiko kesehatan serius. Kondisi pengungsian yang padat serta keterbatasan sanitasi dan air bersih meningkatkan potensi lonjakan kasus TBC, di mana 9.204 penderita telah teridentifikasi di wilayah terdampak bencana, serta campak yang sulit dikontrol penularannya di antara anak-anak. Kemenkes telah menurunkan tim lengkap, termasuk psikolog klinis dan psikiater, untuk penanganan trauma healing, menyadari bahwa pemulihan pascabencana melibatkan aspek fisik dan mental. Namun, penyediaan layanan kesehatan spesialis seperti yang diberikan oleh Emergency Medical Team (EMT) Unismuh Makassar di Aceh Tamiang, yang melayani 156 pasien pascabanjir dengan keluhan ISPA dan gangguan kulit, menyoroti kebutuhan akan upaya terpadu yang lebih luas. Sementara itu, program Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) Dinas Kesehatan Aceh yang menyusuri sungai di Aceh Timur untuk mencapai desa terpencil seperti Tampur Paloh dengan dokter spesialis, menunjukkan model yang efektif namun memerlukan skalabilitas yang masif.
Ke depan, koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, daerah, organisasi non-pemerintah, dan perguruan tinggi, seperti yang dilakukan oleh Dewan Energi Mahasiswa Aceh dan Seribu Karsa yang menyalurkan bantuan dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di Aceh Utara, menjadi kunci untuk membangun resiliensi sistem kesehatan. Penempatan relawan yang merata, seperti yang ditekankan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes RI, Yuli Farianti, untuk memastikan tidak ada daerah yang kelebihan atau kekurangan tenaga, akan sangat krusial. Diperlukan investasi berkelanjutan dalam infrastruktur kesehatan, termasuk fasilitas dasar dan alat kesehatan portabel, serta peningkatan kapasitas tenaga medis lokal, khususnya di daerah terpencil. Tanpa intervensi komprehensif dan berkelanjutan, Aceh akan terus menghadapi siklus kerentanan kesehatan setiap kali bencana melanda, mengikis kemajuan yang telah dicapai dan membahayakan kehidupan ribuan warganya.
