Ratusan anak di Sumatera Utara dilaporkan menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan masalah kulit pascabencana banjir serta tanah longsor yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025. Kondisi ini diperparah dengan krisis pasokan obat-obatan esensial di posko-posko pengungsian.
Wakil Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Sumatera Utara, Dr. dr. Eka Airlangga, menyatakan bahwa banyak anak jatuh sakit setelah bencana. Di Desa Gohor Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, hasil skrining IDAI bersama Dinas Kesehatan setempat menunjukkan 37 anak mengalami ISPA, 18 anak mengeluh diare, 7 anak dengan kondisi tinea, dan 4 anak dengan dermatitis bakteri. Situasi serupa juga ditemukan di Desa Batu Malenggang, di mana dari 125 anak yang diperiksa, 55 di antaranya mengalami ISPA, 12 anak diare, 35 anak tinea, dan 23 lainnya mengeluhkan dermatitis bakteri. Dokter Eka Airlangga juga melaporkan adanya dua kasus pneumonia berat yang dirujuk ke rumah sakit.
Kekurangan pasokan medis menjadi tantangan utama. Obat-obatan untuk diare, dermatitis, ISPA, obat tetes bayi, obat kombinasi untuk ISPA, serta air untuk melarutkan antibiotik dan sendok obat sangat dibutuhkan. Selain itu, obat salep antibiotik, obat sirup dan tetes, serta minyak kayu putih juga menjadi kebutuhan mendesak. Kelangkaan obat-obatan ini menyertai minimnya air bersih dan sanitasi yang buruk di posko pengungsian.
Bencana hidrometeorologi, yang meliputi banjir, banjir bandang, angin puting beliung, dan tanah longsor, melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat antara 19 hingga 25 November 2025. Akibatnya, puluhan ribu penduduk terdampak, akses komunikasi terputus, dan layanan kesehatan terhambat di beberapa fasilitas. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut banyak desa di Tapanuli Tengah masih terisolir karena empat jalur utama terputus.
Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Sumatera Utara telah memperkuat respons cepat penanganan kesehatan anak dan bayi di wilayah terdampak, mengerahkan tim dokter anak untuk memberikan layanan di titik pengungsian dan menjangkau daerah terisolir. Ketua IDAI Cabang Sumut, dr. Rizky Adriansyah, SpA, menyatakan timnya bergerak secara mobile dan siap ditempatkan di posko kesehatan pemerintah daerah.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah merespons bencana ini dengan mengirimkan logistik berupa obat-obatan, pangan tambahan untuk ibu hamil dan balita, konsentrator oksigen, serta tenaga kesehatan lingkungan. Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, memastikan semua bantuan telah dikirim. Selain itu, Kemenkes juga berkoordinasi dengan dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota untuk memastikan pelayanan kesehatan di posko pengungsian, fasilitas kesehatan, serta layanan mobile tetap berjalan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai, dr. Yohnly B Dachban, menyatakan pihaknya telah mendirikan dua posko khusus di Seirampah dan akan segera menerobos lokasi pengungsian untuk mengirimkan obat-obatan.
Para ahli kesehatan telah memperingatkan potensi lonjakan penyakit menular pascabencana. Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Prof. Dr. dr. H. Ari Fahrial Syam, menyoroti risiko penurunan daya tahan tubuh korban akibat stres tinggi, kurang istirahat, dan asupan seadanya, yang dapat meningkatkan berbagai masalah kesehatan, khususnya infeksi. Penyakit yang ditularkan melalui air seperti diare, serta penyakit paru dan pernapasan seperti ISPA dan pneumonia, mudah menular di lokasi pengungsian yang padat. Penyakit kulit juga rentan terjadi akibat lingkungan lembap dan kurang bersih, serta kontak langsung dengan air kotor.
Secara keseluruhan, dampak bencana telah menyebabkan setidaknya 442 korban jiwa (meninggal dan hilang) di Sumatera, dengan Sumatera Utara mencatat angka kematian tertinggi yakni 96 orang meninggal dunia dan 75 orang hilang, serta sekitar 62.000 jiwa mengungsi. Kondisi di lapangan masih sangat memprihatinkan, dengan laporan penjarahan minimarket akibat krisis pangan dan keterlambatan bantuan di beberapa wilayah terisolir. Masyarakat dan pakar mendesak pemerintah untuk segera menetapkan status darurat bencana nasional guna mempercepat penanganan dan bantuan yang komprehensif.
