Lumbung Mataram: Terobosan Pemprov DIY Amankan Pasokan Bahan Baku MBG

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperkuat inisiatif Lumbung Mataram sebagai pemasok utama bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) nasional, sebuah langkah strategis yang didesain untuk memastikan kemandirian pangan lokal, menekan risiko inflasi, dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur DIY, baru-baru ini menyatakan kesiapan Lumbung Mataram dalam mendukung program ini, menyusul kekhawatiran Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai stabilitas pasokan bahan pangan berskala besar. Pertemuan antara Sri Sultan dan Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, di Kompleks Kepatihan pada Selasa, 23 Desember 2025, menegaskan sinergi antara program daerah dan kebijakan nasional.

Lumbung Mataram, sebuah program yang telah digagas dua tahun lalu, merupakan skema pemberdayaan desa yang mengintegrasikan pertanian dan peternakan di lahan kas desa seluas 1 hingga 1,25 hektare per desa. Inisiatif ini bertujuan membantu warga yang tidak memiliki lahan pertanian dan mengoptimalkan lahan tidur menjadi produktif. Sri Sultan Hamengkubuwono X menjelaskan bahwa Lumbung Mataram bukan program dadakan untuk menyambut MBG, melainkan strategi jangka panjang untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Dengan skema ini, pasokan bahan baku pangan diharapkan berasal langsung dari petani, bukan melalui pasar, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan.

Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengapresiasi model Lumbung Mataram DIY, memujinya sebagai solusi konkret atas persoalan ketersediaan bahan baku yang stabil dan berkelanjutan untuk program MBG. Nanik menyatakan kegelisahan BGN sebelumnya terkait potensi lonjakan kebutuhan pangan yang dapat memicu inflasi dan ketergantungan pasokan dari luar daerah. Kesiapan Lumbung Mataram, dengan pendekatan pertanian dan peternakan terintegrasinya, dinilai selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, yang menekankan penggunaan produk dalam negeri, pelibatan UMKM, PKK, serta kantin sekolah, dan melarang penggunaan bahan pabrikan. Program MBG di DIY saat ini baru beroperasi sekitar 50% dari total proyeksi 320 dapur yang akan melayani kebutuhan gizi.

Secara historis, konsep lumbung pangan telah menjadi kearifan lokal dalam menjaga ketahanan pangan di Yogyakarta. Lumbung Mataram yang modern ini melanjutkan tradisi tersebut dengan menyasar pekarangan dan lahan tidur untuk budidaya dan diversifikasi pangan berkelanjutan. Hingga tahun 2023, lebih dari 51 titik Lumbung Mataram tersebar di empat kabupaten/kota di DIY, tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan lokal, tetapi juga memberikan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat. Sektor pertanian sendiri memberikan kontribusi substansial terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY, menempati posisi kedua terbesar setelah sektor industri pengolahan. Pada tahun 2023, produksi tanaman pangan berkontribusi 3,91%, hortikultura 2,95%, dan peternakan 2,06% terhadap PDRB. Sementara itu, produksi padi DIY pada tahun 2024 mencapai 452,83 ribu ton gabah kering giling, yang setara dengan 257,22 ribu ton beras untuk konsumsi.

Implikasi jangka panjang dari inisiasi Lumbung Mataram terhadap sektor kebugaran dan diet sangat krusial. Dengan memastikan pasokan bahan baku segar dan lokal untuk MBG, program ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan asupan gizi yang lebih baik bagi siswa, yang merupakan salah satu tujuan utama program MBG untuk meningkatkan kesehatan dan prestasi belajar. Penekanan pada bahan non-pabrikan dan berasal dari petani lokal juga mendukung pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA), serta berpotensi menekan angka stunting dan kemiskinan. Model terintegrasi pertanian dan peternakan Lumbung Mataram juga mendorong praktik pertanian berkelanjutan, memperkuat rantai pasok lokal, dan menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat, menjadikannya percontohan nasional dalam mewujudkan kedaulatan pangan berbasis komunitas.