:strip_icc()/kly-media-production/medias/5403162/original/036053200_1762319209-wales1.jpeg)
Laporan keuangan tahunan Kerajaan Inggris terbaru menunjukkan Pangeran William, sebagai Adipati Cornwall, menerima pendapatan tahunan sebesar £22,9 juta (sekitar US$30,9 juta) dari Kadipaten Cornwall untuk tahun fiskal yang berakhir 31 Maret 2025. Angka ini, yang diungkap dalam Laporan Tahunan Terpadu Kadipaten Cornwall yang dirilis pada Juni 2025, menandai tahun penuh kedua Pangeran William memimpin properti luas tersebut dan mendanai kegiatan publik, amal, serta pribadi keluarga Pangeran dan Putri Wales. Jumlah ini sedikit menurun dari £23,6 juta yang tercatat pada tahun fiskal sebelumnya, 2023-2024.
Kadipaten Cornwall, sebuah perkebunan swasta yang didirikan pada tahun 1337 oleh Raja Edward III, secara tradisional memberikan pendapatan bagi pewaris takhta Inggris. Pangeran William mewarisi kepemimpinan kadipaten ini pada September 2022 setelah ayahnya, Raja Charles III, naik takhta. Perkebunan ini, yang kini bernilai lebih dari £1 miliar dan meliputi sekitar 130.000 hingga 135.000 hektar tanah di 23 wilayah di seluruh Inggris, mencakup lahan pertanian, properti residensial, dan komersial. Sebagai Adipati Cornwall, Pangeran William tidak memiliki akses ke nilai modal Kadipaten tetapi menerima surplus pendapatan tahunan. Ia secara sukarela membayar pajak penghasilan atas pendapatannya dari Kadipaten Cornwall, meskipun rincian jumlah pajak yang dibayarkan tidak dipublikasikan secara spesifik.
Di tengah krisis biaya hidup dan tuntutan transparansi yang meningkat, pendapatan Pangeran William dari Kadipaten Cornwall terus menjadi subjek pengawasan publik dan perdebatan. Kelompok advokasi antimonarki, seperti Republic, telah menyuarakan kritik tajam mengenai cara keluarga kerajaan memperoleh dan mengelola kekayaan mereka. Graham Smith, kepala eksekutif Republic, menyatakan bahwa "sangat keterlaluan bahwa, saat kita menghadapi krisis biaya hidup yang berkelanjutan, kita secara efektif membayar Charles dan William lebih dari £20 juta masing-masing setiap tahun." Perdebatan seringkali berpusat pada status "pribadi" Kadipaten, padahal sebagian pendapatannya berasal dari sewa komersial dan pungutan feodal yang dikenakan pada lembaga-lembaga publik seperti National Health Service (NHS) dan militer. Sebuah laporan investigasi dari Channel 4's Dispatches pada tahun 2024 menyoroti bagaimana Kadipaten Cornwall dan Kadipaten Lancaster memperoleh jutaan pound setiap tahun dengan membebankan biaya kepada departemen pemerintah, dewan, bisnis, perusahaan pertambangan, dan masyarakat umum. Ian Pelham Turner, seorang pakar kerajaan, memperingatkan bahwa kurangnya pengawasan publik terhadap jutaan pound yang diperoleh ini dapat menjadi "Watergate bagi keluarga kerajaan."
Meski demikian, pihak Kadipaten Cornwall menekankan bahwa pendapatan tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan resmi dan amal sang pangeran, dan bukan sebagai gaji pribadi dalam pengertian tradisional. Sejak mengambil alih Kadipaten, Pangeran William telah menyatakan komitmennya untuk sepenuhnya terlibat dalam perannya, melakukan kunjungan reguler ke perkebunan dan memimpin inisiatif seperti proyek perumahan inovatif di Newquay yang bertujuan mengatasi masalah tunawisma. Prioritas strategis di bawah kepemimpinannya meliputi peningkatan pendapatan sambil mempertahankan nilai, mencapai target nol emisi karbon pada tahun 2032, penyediaan dukungan kesehatan mental bagi penyewa dan staf, serta bekerja sama dengan pihak lain untuk mengatasi tantangan tunawisma di Cornwall.
Meskipun keluarga kerajaan berpendapat bahwa Kadipaten ini beroperasi sebagai bisnis swasta yang berbeda dari pendanaan pembayar pajak, kritik terus bermunculan seputar transparansi dan akuntabilitas keuangan. Panggilan untuk penyelidikan lebih lanjut oleh komite parlemen dan tinjauan luas atas keuangan kerajaan menggarisbawahi tantangan yang dihadapi monarki Inggris dalam menyeimbangkan tradisi kuno dengan harapan masyarakat modern akan keterbukaan dan nilai untuk uang. Perdebatan mengenai Kadipaten Cornwall dan pendanaannya mencerminkan pertimbangan yang lebih luas tentang peran monarki di abad ke-21 dan sejauh mana institusi bersejarah ini dapat beradaptasi dengan tuntutan transparansi kontemporer.