Konflik yang kian memanas antara Amerika Serikat dan Venezuela, diperparah oleh kebijakan sanksi Washington, secara langsung mengancam pasokan obat-obatan antiretroviral (ARV) yang krusial bagi sekitar 110.000 orang penderita HIV/AIDS di Venezuela pada tahun 2020. Kondisi ini berpotensi memicu gelombang penyebaran penyakit menular yang lebih luas di negara tersebut dan bahkan ke kawasan sekitarnya. Seiring dengan krisis kemanusiaan kompleks yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, sistem kesehatan Venezuela semakin terdegradasi, dengan 70 persen pusat layanan kesehatan melaporkan kegagalan pasokan air dan 80 persen secara teknis tidak beroperasi akibat kurangnya pemeliharaan, layanan dasar, peralatan, dan pasokan medis.
Krisis kesehatan Venezuela telah berlangsung jauh sebelum eskalasi konflik terkini. Sejak awal 2010-an, keterpurukan ekonomi, terutama akibat anjloknya harga minyak, telah menghancurkan sistem layanan kesehatan yang dulunya dianggap "kelas dunia" di Amerika Selatan, khususnya dalam program penanganan HIV/AIDS yang menyediakan ARV secara gratis. Pada tahun 2017, tidak ada rumah sakit yang memiliki stok obat ARV, dan 85 persen apotek mengalami kelangkaan parah. Akibatnya, hanya 26 persen penderita HIV yang dapat memperoleh regimen ARV secara teratur. Laporan Human Rights Watch pada Desember 2018 menyatakan bahwa dari 79.000 penderita HIV yang terdaftar untuk menerima ARV dari sistem kesehatan publik, 87 persen tidak mendapatkannya. Selain itu, 15 dari 25 jenis obat ARV yang sebelumnya disediakan pemerintah telah langka selama lebih dari sembilan bulan.
Sanksi ekonomi yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap entitas pemerintah dan individu terkait pemerintahan Nicolás Maduro, termasuk pembatasan akses Venezuela ke pasar keuangan AS dan industri minyaknya, telah memperparah situasi ini. Meskipun ada pengecualian yang dimaksudkan untuk meminimalkan dampak pada rakyat Venezuela, sanksi-sanksi ini secara de facto menghambat kemampuan negara untuk mengimpor kebutuhan esensial, termasuk obat-obatan. Per Desember 2025, pendanaan kemanusiaan di Venezuela masih terbatas, mempengaruhi kapasitas operasional para aktor kemanusiaan di berbagai sektor vital, termasuk kesehatan. Analisis krisis kemanusiaan tahun 2025 menunjukkan bahwa jika pendanaan, khususnya dari AS yang menyumbang 56 persen dari Rencana Respons Kemanusiaan (HRP) 2024, dihentikan, lebih dari 2,5 juta orang dapat kehilangan akses terhadap bantuan kemanusiaan. Satu juta orang di antaranya akan berhenti menerima layanan kesehatan krusial, termasuk perawatan medis dan obat-obatan.
Implikasi dari terganggunya pasokan ARV sangat serius. Orang dengan HIV yang terpaksa menghentikan pengobatan memiliki risiko tinggi untuk mengalami kegagalan virologi dan mengembangkan resistensi terhadap terapi, serta dapat menularkan virus kepada pasangan seksual dan bayi mereka. Ini berpotensi memicu peningkatan kasus infeksi HIV baru, yang antara tahun 2010 dan 2016 saja sudah meningkat 24 persen, dengan kematian terkait AIDS naik 38 persen. Angka ini sangat kontras dengan tren global di mana infeksi HIV baru dan kematian terkait AIDS menurun secara signifikan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan sekitar 130.000 orang hidup dengan HIV di Venezuela pada tahun 2018, dan mereka adalah salah satu kelompok yang paling terpukul oleh instabilitas politik.
Selain HIV, keruntuhan sistem kesehatan di Venezuela telah menyebabkan peningkatan kasus penyakit menular lainnya. Wabah campak dan difteri semakin marak, sementara kasus malaria dan tuberkulosis mencapai tingkat tertinggi dalam 30 tahun terakhir. Sejak 2014, Venezuela menjadi satu-satunya negara di Amerika Latin di mana insiden malaria meningkat, dengan 300 dari 100.000 warga Venezuela terinfeksi penyakit ini pada tahun 2014. Kekurangan gizi yang meluas semakin memperburuk krisis, membuat warga Venezuela lebih rentan terhadap penyakit menular dan komplikasi saat sakit. Kekurangan air minum yang aman juga memicu risiko kesehatan masyarakat, termasuk wabah difteri, malaria, dan demam kuning yang berulang.
Pemerintah Venezuela, pada Maret 2025, meluncurkan rencana nasional untuk mencapai kemandirian farmasi pada tahun 2028, dengan mengakui bahwa negara tersebut saat ini mengimpor sekitar 85 persen kebutuhan farmasinya. Namun, ambisi ini dihadapkan pada tantangan signifikan seperti inflasi kronis, kelangkaan yang meluas, dan kapasitas manufaktur yang terbatas. Pada akhir 2025, Presiden Nicolás Maduro menyatakan kesediaannya untuk melakukan pembicaraan serius dengan Amerika Serikat mengenai investasi minyak dan perang melawan narkoba. Sementara itu, per 5 Januari 2026, terjadi pernyataan kontradiktif dari pejabat AS mengenai keterlibatan Washington di Venezuela, dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyiratkan AS tidak akan mengelola Venezuela sehari-hari selain menegakkan "karantina minyak" yang ada. Di sisi lain, Presiden Donald Trump sempat menyatakan AS akan "menjalankan negara itu" setelah penggulingan Maduro.
Meskipun ada upaya bantuan kemanusiaan dari organisasi internasional, seperti distribusi 542 ton pasokan medis dan obat-obatan di seluruh negeri pada tahun 2024 melalui upaya terkoordinasi Direct Relief, Central Emergency Response Fund (CERF), dan Pan American Health Organization (PAHO), kebutuhan tetap jauh melampaui kapasitas. Laporan UNAIDS tahun 2025 juga menyoroti bahwa pada akhir 2024, sebelum pendanaan global kolaps, upaya pencegahan dan pengobatan HIV telah mengurangi infeksi HIV baru sebesar 40 persen dan kematian terkait AIDS sebesar 56 persen sejak 2010. Namun, kesenjangan besar dalam pencegahan HIV masih ada, dengan 1,3 juta infeksi baru pada tahun 2024. Jika pendanaan internasional, yang menyumbang 80 persen program pencegahan di negara berpenghasilan rendah dan menengah, hilang secara permanen, bisa ada tambahan 6 juta infeksi HIV dan 4 juta kematian terkait AIDS pada tahun 2029.
Situasi ini tidak hanya menjadi krisis internal Venezuela tetapi juga memiliki implikasi regional, mengingat jutaan warga Venezuela telah mengungsi ke negara-negara tetangga untuk mencari pekerjaan, makanan, dan layanan kesehatan. Kelemahan dalam sistem kesehatan Venezuela berisiko menyebarkan penyakit menular ke negara-negara penerima pengungsi. Organisasi seperti International Medical Corps melaporkan bahwa lebih dari 7,7 juta warga Venezuela telah meninggalkan negara itu untuk mencari kebutuhan dasar, dengan 7,6 juta orang yang tersisa sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan. Pergeseran kebijakan AS dan negosiasi yang berlarut-larut berpotensi terus menunda stabilisasi pasokan medis vital, termasuk ARV, sehingga meningkatkan ancaman kesehatan publik yang lebih besar di Venezuela dan kawasan sekitarnya.
