Museum Nasional Mahal: Kecerdasan Kini Berharga Premium?

Pengelola Museum Nasional Indonesia memberlakukan kenaikan harga tiket masuk yang signifikan mulai 1 Januari 2026, memicu kritik luas dari pegiat pendidikan, pengamat kebijakan publik, dan masyarakat. Kebijakan ini menaikkan tarif tiket dewasa bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dari Rp25.000 menjadi Rp50.000, serta memperkenalkan biaya Rp30.000 untuk pelajar yang sebelumnya gratis, dan tarif Warga Negara Asing (WNA) melonjak dari Rp50.000 menjadi Rp150.000 untuk non-pemegang KITAS. Kenaikan tarif ini menuai kekhawatiran akan semakin terbatasnya akses publik terhadap edukasi sejarah dan budaya, terutama bagi kalangan pelajar dan masyarakat berpenghasilan rendah, memunculkan pandangan bahwa "ingin cerdas saja butuh biaya mahal."

Kenaikan tarif ini, yang mencapai dua kali lipat untuk WNI dan tiga kali lipat untuk turis asing, diumumkan sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan dan fasilitas. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan bahwa kenaikan ini adalah "bentuk apresiasi" dan mengemukakan perbandingan dengan harga tiket museum di Eropa yang rata-rata jauh lebih tinggi, berkisar antara 12 hingga 65 Euro (sekitar Rp235.000 hingga Rp1,3 juta). Kepala Museum dan Cagar Budaya (MCB) Esti Nurjadin, yang menaungi Museum Nasional Indonesia, menjelaskan bahwa penyesuaian harga telah direncanakan sejak Agustus 2025 namun ditunda hingga fasilitas siap. Peningkatan fasilitas yang disebutkan mencakup pemindahan pintu masuk ke Majapahit Hall yang lebih luas, alih fungsi auditorium bawah tanah menjadi masjid yang akan siap akhir Januari 2026, serta perluasan area non-tiket dari 3.800 meter persegi menjadi 8.100 meter persegi.

Namun, argumentasi pengelola tersebut dibantah keras oleh berbagai pihak. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Nasional, Ansori Baharudin Syah, mendesak agar kebijakan ini dikaji ulang atau dibatalkan. Ansori menilai lonjakan harga ini "mengherankan" mengingat Museum Nasional merupakan lembaga di bawah naungan pemerintah yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menegaskan bahwa museum memiliki misi utama untuk mencerdaskan bangsa, bukan sebagai entitas bisnis yang mencari keuntungan semata. Nurfahmi Budi dari Sanggar Askala Edukasi menambahkan bahwa Museum Nasional sebagai milik pemerintah seharusnya tidak bertindak layaknya swasta yang mengejar keuntungan besar, dan peningkatan layanan dapat dialokasikan dari APBN tanpa membebani masyarakat. Nurfahmi juga khawatir bahwa kenaikan harga tiket, bahkan dari tarif yang sebelumnya relatif murah, sudah sulit meningkatkan minat publik untuk wisata edukasi, apalagi dengan kenaikan drastis ini.

Dampak jangka panjang dari kebijakan ini berpotensi menghambat misi edukasi dan pelestarian budaya. Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, melalui Wakil Ketua Lalu Hadrian, menekankan pentingnya keseimbangan antara peningkatan layanan dan akses publik terhadap pendidikan. Ia mendesak adanya kajian transparan terhadap kebijakan tarif dan skema harga yang diferensiasi untuk pelajar, mahasiswa, dan kelompok rentan. Komisi X DPR menyatakan akan melakukan pengawasan ketat agar kebijakan ini tidak justru menurunkan minat masyarakat dalam mempelajari sejarah dan budaya bangsa.

Sebagai perbandingan, jumlah pengunjung Museum Nasional pada 2022 mencapai 399.220 orang setelah pemulihan pandemi, dan pada akhir 2024 sempat mencatat rekor harian 12.735 pengunjung. Angka ini masih jauh di bawah beberapa museum nasional di negara lain, seperti Museum Nasional Korea yang melampaui 5 juta pengunjung pada 2025. Kebijakan kenaikan harga ini berisiko membalikkan tren positif peningkatan kunjungan pasca-pandemi, menciptakan persepsi bahwa akses terhadap pengetahuan sejarah dan budaya hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu. Para kritikus menyimpulkan bahwa penetapan tarif harus mempertimbangkan daya beli masyarakat dan misi utama museum sebagai lembaga pendidikan, bukan sekadar alasan komparasi harga dengan institusi asing atau peningkatan fasilitas yang sejatinya dapat didukung oleh anggaran negara.