Beijing, 3 Januari 2026 — Dalam langkah kontroversial terbaru untuk mengatasi penurunan angka kelahiran yang mengkhawatirkan, Tiongkok mulai 1 Januari 2026 memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 13 persen pada alat kontrasepsi, termasuk kondom dan pil KB, mengakhiri pembebasan pajak selama tiga dekade. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah Tiongkok untuk mendorong pasangan memiliki lebih banyak anak di tengah krisis demografi yang semakin mendalam.
Pemberlakuan PPN standar ini pada produk-produk yang sebelumnya bebas pajak sejak awal 1990-an menandai pembalikan kebijakan keluarga berencana Tiongkok secara drastis, yang selama puluhan tahun mendorong pembatasan kelahiran melalui "kebijakan satu anak" yang ketat. Namun, kini Tiongkok menghadapi penurunan populasi selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2024, Tiongkok mencatat hanya 9,54 juta kelahiran, sekitar setengah dari angka yang tercatat satu dekade sebelumnya. Angka kelahiran pada tahun 2023 adalah 6,39 kelahiran per 1.000 penduduk, dan meskipun sedikit meningkat menjadi 6,77 pada tahun 2024, jumlah kematian tetap melampaui kelahiran. Data ini diperparah dengan fakta bahwa India telah melampaui Tiongkok sebagai negara terpadat di dunia pada tahun 2023. Tingkat kesuburan total (TFR) Tiongkok berada di sekitar 1,09 pada tahun 2022, jauh di bawah tingkat penggantian 2,1 yang diperlukan untuk mempertahankan populasi.
Seiring dengan pengenaan pajak pada alat kontrasepsi, pemerintah Tiongkok juga memberikan pengecualian PPN untuk layanan perawatan anak, pernikahan, dan perawatan lansia. Inisiatif pro-natalis lainnya termasuk subsidi pengasuhan anak, perpanjangan cuti orang tua, insentif pajak untuk pengasuhan anak, serta dorongan untuk "pendidikan cinta" di perguruan tinggi guna mempromosikan pandangan positif tentang pernikahan dan keluarga. Pemerintah bahkan telah menguji coba subsidi tunai dan bantuan perumahan di tingkat lokal untuk meringankan beban finansial keluarga.
Para ahli demografi dan kesehatan masyarakat menyoroti implikasi kebijakan ini. He Yafu, seorang demografer dari Yuwa Population Research Institute, menyatakan bahwa pengenaan pajak ini "memiliki signifikansi simbolis yang lebih besar daripada efek praktis," yang bertujuan untuk menciptakan suasana sosial pro-natal dan mengurangi aborsi. Pandangan serupa disampaikan oleh Henrietta Levin dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), yang menganggap langkah ini sebagai simbol dari kecemasan Beijing terhadap tingkat kesuburan yang sangat rendah. Namun, beberapa kritikus, seperti demografer Yi Fuxian dari University of Wisconsin-Madison, berpendapat bahwa kebijakan ini mungkin juga merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan di tengah kesulitan ekonomi.
Di sisi lain, muncul kekhawatiran serius mengenai dampak negatif dari pengenaan pajak ini. Para pengkritik berpendapat bahwa kebijakan ini dapat membatasi akses terhadap produk kesehatan reproduksi yang terjangkau, berpotensi meningkatkan kehamilan yang tidak diinginkan dan menambah beban bagi keluarga yang sudah tertekan oleh biaya hidup yang tinggi. Para ahli kesehatan masyarakat memperingatkan adanya risiko peningkatan penyakit menular seksual (IMS) karena kenaikan harga kondom, serta potensi peningkatan aborsi, mengingat Tiongkok sudah memiliki salah satu angka aborsi tertinggi di dunia. Qian Cai, direktur Demographics Research Group di University of Virginia, menegaskan bahwa harga yang lebih tinggi dapat memicu kehamilan yang tidak direncanakan dan infeksi menular seksual, berujung pada lebih banyak aborsi dan biaya perawatan kesehatan yang lebih tinggi.
Banyak ahli juga berpendapat bahwa langkah ini gagal menyentuh akar permasalahan di balik keengganan pasangan Tiongkok untuk memiliki anak. Biaya pengasuhan anak, pendidikan, dan perumahan yang melambung tinggi, ketidakamanan pekerjaan, serta perlambatan ekonomi, tetap menjadi penghalang utama. Sebuah laporan tahun 2024 oleh Yuwa Population Research Institute memperkirakan bahwa biaya membesarkan satu anak hingga usia 18 tahun di Tiongkok mencapai 538.000 yuan, atau sekitar $75.000 USD.
Tiongkok menghadapi tantangan demografi yang signifikan, termasuk angkatan kerja yang menyusut dan populasi yang menua dengan cepat, di mana lebih dari 15,6 persen penduduknya berusia 65 tahun ke atas pada tahun 2024, diproyeksikan meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 30 persen pada tahun 2050. Krisis ini diperkirakan akan memberikan tekanan besar pada ekonomi dan sistem perawatan kesehatan negara dalam jangka panjang.
