Selamatkan Rp 551 Triliun: Tips Anti-Sampah Makanan dari Rumah untuk Indonesia

Indonesia kehilangan potensi ekonomi sebesar Rp 551 triliun setiap tahun akibat timbulan sampah makanan, jumlah yang setara dengan 4 hingga 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Kerugian kolosal ini, yang terakumulasi antara tahun 2000 dan 2019, mencerminkan pemborosan antara 23 juta hingga 48 juta ton makanan per tahun, jumlah yang seharusnya mampu memberi makan 61 juta hingga 125 juta orang, atau hampir separuh populasi Indonesia.

Fenomena sampah makanan ini menjadi isu multidimensional yang memperparah ketahanan pangan, memperburuk krisis lingkungan, dan menekan ekonomi nasional secara signifikan. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2024 menunjukkan bahwa sampah sisa makanan merupakan komposisi sampah terbesar di Indonesia, mencapai 39,25% dari total timbulan sampah nasional. Bahkan, di DKI Jakarta, persentasenya lebih tinggi lagi, mencapai 49,87% dari total timbulan sampah pada tahun 2023.

Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Nita Yulianis, menyatakan bahwa tingginya intensitas sampah makanan menyebabkan kerugian ekonomi yang masif dan memicu dampak lanjutan, termasuk peningkatan emisi gas rumah kaca. Food waste ini memberikan kontribusi sebesar 7,29% terhadap total emisi gas rumah kaca tahunan di Indonesia, mempercepat dampak perubahan iklim global. Selain itu, pembusukan sisa makanan di tempat pembuangan akhir (TPA) juga menghasilkan gas metana, gas rumah kaca yang jauh lebih kuat dari karbon dioksida, serta limbah air lindi yang mencemari tanah dan air.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa Indonesia terlalu abai dalam mengelola makanannya, dengan hampir 20 juta ton sampah sisa makanan yang sebagian besar berakhir di TPA. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas, Nyoto Suwignyo, menambahkan bahwa sampah makanan di rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya perencanaan kebutuhan pangan, penyiapan bahan pangan yang tidak sesuai, hingga tata simpan makanan yang kurang tepat. Perilaku konsumsi berlebihan dan porsi makan yang tidak habis juga menjadi pemicu utama timbulan sampah makanan.

Menanggapi permasalahan ini, pemerintah melalui Bapanas sejak tahun 2022 telah menginisiasi Gerakan Selamatkan Pangan (GSP) dan Gerakan Stop Boros Pangan untuk mendorong pendistribusian pangan berlebih dan meningkatkan kesadaran publik. KLHK juga aktif mendorong Gerakan Nasional "Compost Day" Satu Negeri, mengajak masyarakat mengelola sampah organik secara mandiri di rumah untuk mengurangi beban TPA dan menekan emisi gas rumah kaca.

Mencegah timbulan sampah makanan dapat dimulai dari tingkat rumah tangga dengan langkah-langkah konkret. Pertama, menyusun daftar menu mingguan dan berbelanja secara bijak membantu menghindari pembelian bahan makanan berlebihan dan memastikan hanya yang dibutuhkan yang dibeli. Kedua, menyimpan makanan dengan tepat, seperti tidak menyimpan kentang dan bawang di kulkas, dapat memperpanjang masa simpan dan mencegah pembusukan. Penting juga untuk menerapkan prinsip FIFO (First In, First Out) pada bahan makanan yang disimpan di rumah.

Ketiga, memperkirakan porsi memasak agar sesuai dengan kebutuhan konsumsi dapat secara signifikan mengurangi sisa makanan yang terbuang. Jika terdapat sisa makanan yang masih layak konsumsi, kreatiflah dalam mengolahnya kembali menjadi menu baru atau menyumbangkannya kepada yang membutuhkan. Aplikasi seperti Surplus juga hadir sebagai solusi untuk menjual kembali makanan berlebih yang masih layak konsumsi. Keempat, untuk sisa makanan yang tidak lagi dapat dikonsumsi, pengomposan dapat menjadi solusi efektif. Mengubah sisa makanan menjadi kompos mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA dan menghasilkan pupuk organik yang bermanfaat.

Tanpa perubahan perilaku yang mendasar dari setiap individu dan dukungan kebijakan yang konsisten, dampak ekonomi dan lingkungan dari sampah makanan akan terus membebani Indonesia. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi krusial untuk menciptakan sistem pangan yang lebih berkelanjutan, di mana makanan dihargai dan tidak berakhir sia-sia.