Gugatan cerai yang diajukan seorang suami di Korea Selatan terhadap istrinya karena menolak mendonorkan sebagian hatinya untuk mengobati sirosis bilier primernya telah memicu perdebatan global mengenai hak otonomi tubuh individu dalam ikatan pernikahan. Pengadilan Seoul memenangkan pihak istri, menegaskan bahwa keputusan donasi organ merupakan hak pribadi yang tidak dapat dipaksakan, bahkan oleh pasangan.
Kasus ini berawal ketika sang suami, yang berusia awal 30-an dan telah menikah tiga tahun dengan dua putri kecil, didiagnosis menderita sirosis bilier primer, suatu penyakit hati langka, dengan prognosis hanya satu tahun tanpa transplantasi hati. Setelah serangkaian tes, istrinya ditemukan memiliki kecocokan Human Leukocyte Antigen (HLA) lebih dari 95%, menjadikannya kandidat donor yang sangat ideal. Namun, sang istri menolak permintaan donasi tersebut, awalnya dengan alasan fobia jarum dan benda tajam. Setelah suaminya pulih melalui donor kadaver, istri akhirnya mengakui ketakutan utamanya adalah risiko operasi dan kekhawatiran kedua putrinya akan kehilangan ibu jika terjadi komplikasi fatal padanya. Merasa dikhianati dan ditelantarkan, sang suami mengajukan gugatan cerai atas tuduhan "penelantaran berbahaya" dan kegagalan menjalankan tugas sebagai pasangan.
Putusan pengadilan menyoroti prinsip krusial otonomi tubuh. Hakim menegaskan bahwa donor organ adalah hak atas tubuh pribadi dan tidak dapat dipaksakan. Pengadilan juga menimbang tekanan, paksaan, serta kekerasan verbal dari pihak suami yang dinilai merusak kepercayaan dalam rumah tangga dan menjadi penyebab utama keretakan hubungan, serta mempertimbangkan kekhawatiran sang istri terhadap masa depan anak-anak sebagai alasan yang masuk akal.
Di Indonesia, sirosis hati menjadi masalah kesehatan serius. Prevalensi penyakit hati kronis di Indonesia mencapai 20 juta jiwa, dan 20-40% di antaranya dapat berkembang menjadi sirosis. Sirosis hepatis bahkan merupakan penyebab kematian urutan kelima di Indonesia, dengan virus Hepatitis B dan C sebagai penyebab tersering. Transplantasi hati menjadi satu-satunya pilihan terapeutik untuk penyakit hati stadium akhir, termasuk sirosis berat yang tidak merespons pengobatan konvensional.
Prosedur transplantasi hati dengan donor hidup melibatkan pengambilan sebagian hati yang sehat dari donor untuk pasien. Organ hati memiliki kemampuan regenerasi luar biasa, memungkinkan bagian yang didonorkan untuk tumbuh kembali dalam beberapa minggu hingga mencapai ukuran semula. Namun, donasi organ hidup bukanlah tanpa risiko bagi donor. Komplikasi yang mungkin timbul antara lain reaksi alergi terhadap anestesi, mual, muntah, infeksi luka, perdarahan yang memerlukan transfusi darah, gangguan pembekuan darah, hingga kerusakan organ atau jaringan di sekitar area sayatan. Tingkat kematian pendonor diperkirakan antara 0,5% hingga 1%. Oleh karena itu, evaluasi kesehatan fisik dan psikologis calon donor sangat ketat, serta informed consent harus diperoleh tanpa paksaan.
Aspek etika medis di Indonesia secara fundamental menjunjung tinggi empat prinsip dasar: otonomi, beneficence (berbuat baik), non-maleficence (tidak merugikan), dan keadilan. Dalam konteks donor organ, prinsip otonomi sangat ditekankan, yang berarti setiap individu memiliki hak penuh untuk membuat keputusan tentang tubuhnya sendiri. Dokter wajib menghargai hak-hak pasien dan memastikan bahwa keputusan donasi bersifat sukarela tanpa tekanan. Hukum positif di Indonesia, khususnya dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, juga mengatur bahwa transplantasi organ harus dilakukan atas dasar kemanusiaan dan tanpa komersialisasi, serta melarang keras jual beli organ. Pandangan agama Islam juga menggarisbawahi bahwa tubuh adalah amanah dari Tuhan, dan tindakan donasi tidak boleh membahayakan diri sendiri atau dilakukan di bawah paksaan.
Tantangan transplantasi hati di Indonesia masih signifikan. Meskipun beberapa rumah sakit besar seperti RSCM dan RS Fatmawati telah berhasil melakukan prosedur ini, tingkat keberhasilan di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan tingkat kematian transplantasi hati di Indonesia masih sekitar 60%, jauh di bawah Korea yang mencapai 90% tingkat kelangsungan hidup. Kesenjangan ini menimbulkan daftar tunggu yang panjang dan potensi munculnya praktik ilegal perdagangan organ.
Kasus di Korea Selatan ini menyoroti kompleksitas multidimensional yang muncul ketika kebutuhan medis yang mendesak berbenturan dengan hak fundamental individu atas tubuhnya. Ini membuka diskursus lebih lanjut mengenai batasan kewajiban moral dan etika dalam ikatan pernikahan, serta peran hukum dalam melindungi otonomi pribadi di tengah tekanan sosial dan keluarga. Untuk Indonesia, kasus ini menjadi pengingat pentingnya memperkuat kerangka etikolegal yang ada, tidak hanya untuk melindungi donor dan resipien, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap keputusan medis vital, terutama yang melibatkan intervensi invasif seperti donasi organ, didasarkan pada persetujuan yang benar-benar bebas dan informasi yang lengkap, sejalan dengan prinsip keadilan dan martabat manusia.
