Gelombang kejut dari krisis populasi yang parah di Korea Selatan telah menyebabkan penutupan lebih dari 4.000 sekolah dasar, menengah, dan atas di seluruh negeri, menurut data pemerintah yang baru dirilis pada Minggu (28 Desember 2025). Penutupan massal ini, yang 3.674 di antaranya adalah sekolah dasar, secara drastis mengikis infrastruktur pendidikan di provinsi-provinsi dan menandai konsekuensi nyata dari tingkat kelahiran terendah di dunia yang secara signifikan mengurangi jumlah siswa.
Korea Selatan kini menghadapi ancaman eksistensial terhadap struktur sosial dan ekonominya akibat tingkat kelahiran total (TFR) yang sangat rendah, yang pada tahun 2024 mencapai 0,75 kelahiran per wanita, jauh di bawah angka 2,1 yang dibutuhkan untuk mempertahankan populasi stabil. Meskipun ada sedikit kenaikan dari TFR 0,72 pada tahun 2023—kenaikan pertama dalam sembilan tahun yang dikaitkan dengan peningkatan pernikahan pasca-pandemi dan kelompok demografi 'baby boom' kedua yang memasuki usia subur—para pejabat tetap berhati-hati mengenai keberlanjutan tren ini.
Dampak terhadap sistem pendidikan sangat mencolok. Selain lebih dari 4.000 sekolah yang telah ditutup, 49 sekolah lagi akan ditutup pada tahun 2025, termasuk 38 sekolah dasar, delapan sekolah menengah, dan tiga sekolah menengah atas. Jumlah penutupan sekolah akibat kekurangan siswa telah meningkat pesat, dari 22 pada tahun 2023 menjadi 33 pada tahun 2024. Data Kementerian Pendidikan menunjukkan 88 persen dari sekolah yang dijadwalkan tutup pada tahun 2025 berada di daerah pedesaan, memperlebar jurang pendidikan antara ibu kota Seoul dan provinsi-provinsi. Sementara Seoul belum melaporkan penutupan sekolah baru-baru ini, pendaftaran siswa sekolah dasar di ibu kota juga menurun. Banyak dari situs sekolah yang ditutup, 376 di antaranya, tetap tidak terpakai, dengan 266 terbengkalai selama lebih dari satu dekade, menimbulkan kekhawatiran tentang pemborosan aset publik dan kebutuhan akan peta jalan jangka panjang untuk penggunaan kembali fasilitas ini.
Faktor-faktor yang mendorong penurunan angka kelahiran di Korea Selatan bersifat kompleks dan mengakar, mencakup biaya hidup yang tinggi, khususnya biaya perumahan yang melonjak dan beban pendidikan swasta yang luar biasa mahal, yang menyumbang 12 persen dari pengeluaran rumah tangga. Jam kerja yang panjang, budaya kerja yang kompetitif, dan kesenjangan gender yang signifikan juga berkontribusi pada keputusan banyak wanita untuk menunda atau tidak memiliki anak sama sekali. Jennifer Sciubba, presiden dan CEO Population Reference Bureau, berpendapat bahwa Korea harus mengakui masalah populasinya adalah "terutama masalah gender." Banyak wanita Korea menghindari kencan, pernikahan, dan melahirkan anak karena seksisme dan chauvinisme yang meresap dalam budaya Korea.
Pemerintah Korea Selatan, di bawah kepemimpinan Presiden Yoon Suk Yeol, telah mendeklarasikan "keadaan darurat nasional populasi" dan berjanji untuk mengatasi krisis ini sebagai prioritas utama. Sejak tahun 2006, pemerintah telah menginvestasikan lebih dari 360 triliun won (sekitar 270 miliar dolar AS) dalam berbagai inisiatif pro-natalis, termasuk subsidi tunai, layanan pengasuhan anak, tunjangan cuti orang tua, dan bantuan perumahan. Presiden Yoon juga mengusulkan pembentukan Departemen Strategi Populasi yang baru. Namun, para ahli seperti Jung Jae-hoon, seorang profesor kesejahteraan sosial di Universitas Wanita Seoul, mengingatkan bahwa meskipun sistem pengasuhan anak sudah mapan, perusahaan perlu menjadi lebih ramah keluarga. Banyak analis meragukan efektivitas insentif finansial saja tanpa reformasi struktural yang lebih dalam terhadap budaya kerja dan kesenjangan gender.
Implikasi dari krisis demografi ini melampaui sektor pendidikan. Perekonomian Korea Selatan menghadapi penyusutan angkatan kerja, penurunan konsumsi, ketidakseimbangan anggaran akibat peningkatan pengeluaran untuk lansia dan penurunan pendapatan pajak, serta kekurangan dana pensiun. Ancaman terhadap keamanan nasional juga semakin besar; angkatan bersenjata negara telah menyusut 20 persen dalam enam tahun terakhir, dengan 17 divisi dibubarkan atau digabungkan. Jumlah pria berusia 20 tahun, usia utama untuk wajib militer, turun 30 persen antara 2019 dan 2025 menjadi sekitar 230.000. Kementerian Pertahanan menyatakan militer kekurangan 50.000 personel dari tingkat minimum yang dianggap cukup untuk menjaga kesiapan pertahanan.
Dengan populasi yang diperkirakan akan menyusut dari puncaknya 51,8 juta pada tahun 2020 menjadi 36,2 juta pada tahun 2072, dan bahkan dapat berkurang menjadi 26,8 juta pada tahun 2100, Korea Selatan menghadapi transformasi sosial yang mendalam. Para pejabat dan ahli menyadari bahwa tanpa perubahan paradigma yang komprehensif, mulai dari reformasi pendidikan dan tempat kerja hingga mengatasi ketidaksetaraan gender yang mengakar, prospek masa depan negara ini tetap suram. Joo Hyung-hwan, wakil ketua Komite Kepresidenan untuk Masyarakat Penuaan dan Kebijakan Populasi, menekankan perlunya perspektif yang lebih komprehensif, termasuk mempertimbangkan menarik lebih banyak warga negara asing.
