Angka depresi di DKI Jakarta dilaporkan berada di atas rerata nasional, memicu sorotan serius terhadap kondisi kesehatan mental di ibu kota. Data terbaru dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa prevalensi depresi pada penduduk DKI Jakarta berusia 15 tahun ke atas mencapai 1,5 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan rerata nasional sebesar 1,4 persen. Lebih lanjut, masalah kesehatan jiwa secara umum di Jakarta tercatat 2,2 persen, juga melampaui rerata nasional yang sebesar 2 persen. Isu kesehatan mental ini menempati peringkat kedua dari sepuluh penyakit tertinggi di Indonesia bagi kelompok usia di atas 15 tahun.
Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengakui adanya tantangan ini dan telah mengambil sejumlah langkah strategis. Kepala Tim Kerja Deteksi Dini dan Pencegahan Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA Kementerian Kesehatan, Yunita Arihandayani, menekankan pentingnya deteksi dini kesehatan jiwa. Namun, rendahnya kesadaran masyarakat akan gejala depresi serta kuatnya stigma sosial menjadi penghalang utama bagi individu untuk mencari pertolongan profesional. Disebutkan bahwa hanya 0,7 persen penderita gangguan kecemasan dan 12,7 persen penderita depresi yang mengakses pengobatan. Banyak yang enggan berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater karena takut dicap sebagai Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) atau dianggap kurang kuat imannya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menyoroti bahwa tekanan ekonomi, biaya hidup yang tinggi, dan tekanan keuangan rumah tangga menjadi faktor dominan pemicu gejala depresi di kalangan warga Jakarta. Selain itu, gaya hidup serba cepat dan kompetitif, urbanisasi, polusi udara, serta rendahnya literasi kesehatan mental juga turut berkontribusi pada tingginya angka depresi di ibu kota. Kondisi ini membuat Jakarta masuk dalam daftar kota dengan tingkat stres tinggi berdasarkan survei The Least and Most Stressful City Index 2021.
Menanggapi kondisi ini, Dinkes DKI Jakarta terus berupaya memperluas layanan kesehatan mental. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan seluruh Puskesmas tingkat kecamatan memiliki psikolog pada tahun 2025; per Maret 2025, sebanyak 28 Puskesmas telah memiliki psikolog, dengan 44 lainnya telah dianggarkan. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga berencana meluncurkan layanan konsultasi psikologi daring gratis melalui aplikasi untuk memudahkan akses warga.
Layanan tele-konseling kesehatan mental 24 jam bernama JakCare (Jakarta Counseling and Assistance for Resilience and Empowerment) juga telah disediakan, dapat diakses melalui aplikasi JAKI. JakCare dirancang untuk memberikan bantuan awal, termasuk menangani kasus darurat seperti indikasi bunuh diri, serta terhubung dengan fasilitas kesehatan resmi. Aplikasi E-Jiwa juga tersedia untuk pemeriksaan kesehatan mental mandiri, dengan hasil yang dapat ditindaklanjuti di Puskesmas atau rumah sakit. Dinkes DKI mengimbau masyarakat agar tidak sungkan mengakses layanan penanganan masalah mental/kejiwaan yang tersedia di RSUD dan RSKD Duren Sawit, yang dilayani oleh psikiater dan psikolog profesional. Program pelatihan kader untuk pertolongan pertama pada gangguan mental juga akan semakin digiatkan.
Prevalensi depresi tertinggi secara nasional ditemukan pada kelompok usia 15-24 tahun, mencapai 2 persen. Kondisi ini mengkhawatirkan karena sebagian besar (61 persen) remaja dengan depresi memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup dalam satu bulan terakhir, namun hanya sedikit (10,4 persen) yang mencari pengobatan. Oleh karena itu, pentingnya pendekatan promotif dan preventif serta menghilangkan stigma menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan mental.
